TīmeklisSubbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara 1 TINJAUAN HUKUM TERKAIT PENGATURAN BUMD www.citygastrk.com I. LATAR BELAKANG Sejak diundangkannya Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang … TīmeklisUndang-undang yang dijadikan landasan hukum dan landasan operasional BPK dalam menjalankan tugasnya diantaranya yaitu: Undang Undang Dasar 1945; ... Demikian pembahasan tentang pengertian BPK, tujuan, tugas, wewenang, fungsi dan dasar hukum BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) secara lengkap. Semoga …
UU No. 18 Tahun 2024 tentang Pesantren [JDIH BPK RI]
TīmeklisSubbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara 7 i) pinjaman; j) satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya; k) penilaian tingkat … Tīmeklis2024. gada 13. apr. · Pengaturan dalam konstitusi tersebut menjadi landasan filosofis dan landasan yuridis untuk mengelola sumber daya alam (SDA) sekaligus mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan menentukan hubunganhubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum … city northwest of orlando
Mengenal Dasar Hukum, Fungsi, serta Tugas dan Wewenang BPK
TīmeklisBPK RI Dasar Hukum cat_name : Dasar Hukum subtitle : page_title_id : PERUBAHAN KETIGA UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 BAB VIIIA - BADAN PEMERIKSA KEUANGAN Pasal 23 E Untuk … Tīmeklis2024. gada 4. jūl. · Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dibentuk pada 1 Januari 1947. Berdasarkan Pasal 23 ayat (5) UUD 1945, tugas dan wewenang BPK menurut … TīmeklisLANDASAN TEORI A. Teori Kewenangan Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata Negara dan hukum administrasi. Sebegitu pentingnya kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan : “ Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats-en city norwich school address